Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh Bappelitbangda sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi serta misi pembangunan jangka menengah.

Di dalam RKPD tercantum prioritas pembangunan tahunan, rencana kerja, program strategis, serta pagu indikatif yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, RKPD memiliki fungsi strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, pemangku kepentingan, serta masyarakat. Dengan mekanisme ini, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan ke dalam program prioritas tahunan, sehingga pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

Keberadaan RKPD sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih realistis, terukur, dan tepat sasaran. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga alat pengendali agar arah pembangunan tetap konsisten dengan rencana jangka menengah maupun visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan adanya RKPD, pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga hasil pembangunan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.