bappelitbangda.com — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan kegiatan Konsinyering Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester II Tahun 2025 yang dimulai pada Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Maret 2026 dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Konsinyering ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan ketentuan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi perencanaan pembangunan daerah.

Melalui forum evaluasi ini, setiap perangkat daerah diminta memaparkan capaian kinerja program dan kegiatan selama Semester II Tahun 2025. Evaluasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan program.

Kegiatan konsinyering diikuti oleh berbagai perangkat daerah, badan, bagian sekretariat, hingga kecamatan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Proses evaluasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dimulai dari sejumlah dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, hingga perangkat daerah lainnya.

Selama lima hari pelaksanaan, masing-masing perangkat daerah akan memaparkan capaian kinerja program, realisasi kegiatan, serta progres pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. 

Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Dengan dilaksanakannya konsinyering evaluasi RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah secara lebih terukur dan akuntabel. Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

bappelitbangdamahulu.com Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Mahakam Ulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2026, bertempat di Samarinda.

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, para camat se-Kabupaten Mahakam Ulu, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Mahakam Ulu.

Dalam sambutannya, Bupati Mahakam Ulu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha melalui program CSR.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mahakam Ulu,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan program CSR agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami berharap program CSR tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abe, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa Forum CSR memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Forum CSR menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong agar pelaksanaan CSR lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penguatan aspek pelaporan dan evaluasi program CSR perlu terus ditingkatkan agar kontribusi dunia usaha dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat Mahakam Ulu.

Rapat Forum CSR ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan dunia usaha, serta penguatan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap melalui Forum CSR ini terbangun kolaborasi yang semakin solid dan berkelanjutan, sehingga program CSR mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan.

bappelitbangdamahulu.com Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemaduserasian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3–4 Maret 2026 di Hotel Fugo Samarinda sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Sucuk, S.E dan dihadiri oley Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu, Tim Percepatan Pengawalan Pembangunan Daerah (TP3D), serta narasumber dan tim pendamping dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahakam Ulu menegaskan bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi kompas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Keberhasilan RPJMD tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut mampu memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang terukur, realistis, serta berbasis data yang valid dan terverifikasi. Dengan data dukung yang kuat, RPJMD diharapkan menjadi dokumen yang implementatif dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyepakati dan menyelaraskan data baseline serta indikator kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen RPJMD. 

Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan setiap program dan target pembangunan disusun secara evidence-based dan feasible secara data.

Pelaksanaan FGD selama dua hari difokuskan pada pemaduserasian indikator kinerja daerah, identifikasi kebutuhan data, serta penguatan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan dan pemutakhiran data pendukung RPJMD.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029.

Melalui FGD ini, diharapkan tersusun dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 yang lebih akurat, terukur, dan mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang selaras dengan visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan”, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.